Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, status kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, adalah milik sendiri. Aset yang awalnya milik negara tersebut telah pindah pemilik sejak 2004.

Kepada wartawan, Ical menunjukkan surat dari Sekretariat Negara tertanggal 16 April 2004. Surat itu berisi klarifikasi atas status kantor di Jalan Taman Anggrek Nelly Murni, Slipi. Surat itu menjawab surat dari Golkar pada 31 Maret 2004. Surat ditandatangani Kepala Biro Umum Setneg ketika itu, Taufik S.

Dalam surat itu disebutkan bahwa tanah dan bangunan sudah diserahkan dari Sekretariat Negara kepada Ketua Umum DPP Golkar pada 19 Juni 1991. Tindak lanjut penyerahan yakni diterbitkan keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 17 Tahun 1991 tentang penghapusan dari daftar inventaris kekayaan negara.

"Jadi, sudah jelas bagaimana status tanah dan bangunan," kata Ical di kantor DPP Golkar. Seperti diberitakan, status kantor DPP Golkar itu mencuat setelah Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan status tanah dan bangunan DPP Golkar. Hal itu dipertanyakan ketika rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2014.

Yusril mengatakan, sekretariat parpol harus gedung milik sendiri, pinjam pakai, atau sewa. Hal itu, kata Yusril, tertuang dalam peraturan pemilu. "Nah ini kapan (Golkar) sewa? Coba buktikan. Semua aset negara itu harus terdaftar di Kementerian Keuangan," ucapnya.

Baca juga: Jasa Kepengurusan Sertifikat Postel.

Komisi I DPR menilai pembelian helikopter Chinook dari Amerika Serikat lebih penting daripada heli tempur Apache AH-64/D. Pesawat Chinok lebih multifungsi. "Komisi I tahun lalu pernah mengusulkan ke Kementerian Pertahanan untuk membeli pesawat Chinook dari Amerika Serikat dengan skema MFS (military foreign sales)," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, Jumat, 21 September 2012. Menurut Mahfudz, kegunaan heli Chinook sangat multifungsi, terutama untuk membantu operasi penanggulangan bencana. "Apache memang diperlukan sebagai heli serbu, namun lebih prioritas Chinook. Syukur kalau pemerintah Amerika Serikat bisa tawarkan keduanya," ungkap dia. Namun pembelian Apache juga diperlukan untuk mengimbangi Singapura. "Namun akan lebih efektif jika diprioritaskan Chinook atau dilakukan secara bersamaan," tegasnya. Meski rencana pembelian heli tempur sudah ramai diperbincangkan, Mahfudz belum mengetahui lebih detil soal realisasi. Sebab, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, sampai saat ini belum ada anggaran untuk pembelian Apache. "Termasuk juga dalam rencana anggaran 2013," kata dia. Seperti diketahui, Amerika Serikat akan menjual delapan unit helikopter tempur Apache AH-64/D kepada Indonesia. Ini merupakan perkembangan terkini kerjasama pertahanan antarnegara setelah Washington beberapa waktu lalu memberi hibah 24 unit jet tempur F-16 ke Jakarta.

Baca juga: Type Approval Indonesia by Blog Kanghari

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan bahwa dalam Rapimnas IV yang akan berlangsung pada Oktober mendatang tidak ada evaluasi mengenai mengenai pencalonannya. Ical, sapaan Aburizal mengatakan, pencalonannya sudah merupakan keputusan final yang diputuskan Rapimnas sebelumnya.

"Tidak ada evaluasi capres, yang ada adalah menyusun program karya-kekaryaan, dan juga merumuskan kriteria cawapres," kata Ical saat menghadiri acara halal bihalal SOKSI di Jakarta. Sedangkan mengenai bagaimana kriteria pemilihan cawapres, Ical mengatakan hal itu akan dirumuskan nanti. Ketua Umum SOKSI Ade Komarudin dalam acara itu juga mengatakan pihaknya mendukung terus pencapresan Ical. SOKSI akan terus berjuang untuk memenangkan Ical di pemilihan presiden mendatang.

Menurut Ade, Ical adalah sosok yang bisa mengembalikan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Apalagi sekarang Pancasila mulai terlupakan. "Sejak Reformasi, fundamentalisme berdasarkan agama merebak di mana-mana. Masalah diselesaikan dengan voting, padahal Pancasila mengajarkan musyawarah untuk mufakat," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono. Agung yang hadir di acara bersama Akbar Tandjung, juga mengatakan tidak akan membahas evaluasi Aburizal Bakrie atau Ical sebagai calon presiden 2014 dari Golkar.

"Tidak ada evaluasi di rapimnas, berjalan terus. Tidak, kami tidak utak-atik," katanya. Bagi Agung, munculnya isu-isu tersebut adalah cobaan yang harus dihadapi jika ingin bertarung di pemilu 2014 mendatang. "Di luar saja disebut ini itu. Pak Ical katanya sakit, padahal ya sehat-sehat aja. Namanya orang maju, ya ada saja cobaan-cobaan," katanya. 

Dalam jangka panjang, Kepolisian Republik Indonesia sebenarnya justru diuntungkan jika kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian mengemudi ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika kasus itu dituntaskan, ujungnya Polri bisa menampilkan diri yang benar-benar bersih dan kembali dipercaya publik. Justru polisi dalam jangka panjang diuntungkan," tegas pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Topo Santoso, Rabu (8/8/2012).

Menurut Topo, perebutan kewenangan seperti saat ini adalah cerita lama yang terus berlanjut. Sebelum ada KPK, yang berhadapan adalah polisi dengan kejaksaan. Yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi simulator kali ini bahkan membawa-bawa institusi Polri karena dugaan korupsi mengarah pada adanya keterlibatan perwira tinggi Polri. "Kalau rebutan kasus korupsi yang dilakukan orang nonpolisi, mungkin masih bisa diredakan," sebut Topo.

Menurut Topo, Presiden semestinya tegas saja mengarahkan agar KPK yang menangani kasus tersebut. Meski Polri juga bisa menangani kasus korupsi, tapi kemungkinan bias sangat besar mengingat kasus tersebut menyangkut polisi juga. Masyarakat pun cenderung lebih percaya akan independensi KPK dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan polisi. "Lagi pula, kalau kasus ini ditangani KPK, bukan berarti menggerogoti kewenangan Polri karena polisi tetap berwenang menyidik kasus-kasus tindak pidana lain dan juga korupsi," sebut Topo.

Seperti diberitakan, kesan perebutan kewenangan antara KPK dan Polri mengemuka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri. Polisi sempat keberatan dengan penggeledahan yang dilakukan tim KPK pada Senin (30/7/2012) malam, yang berkelanjutan sampai pada penetapan tersangka kasus tersebut. Terdapat tiga nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tetapi juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulawesi Barat (Sulbar) menyatakan jumlah penderita penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Sulbar masih cukup tinggi, yakni mencapai 87 per 100.000 orang. Kepala Dinkes Sulbar Ahmad Azis mengatakan bahwa, dengan jumlah penderita DBD itu, maka sudah masuk dalam kategori tinggi.Provinsi Sulbar yang berpenduduk 1,2 juta jiwa dianggap sebagai pemicu Sulbar menjadi daerah bermasalah kesehatan.

”Pemerintah Sulbar memiliki kendala mengatasi penyebaran penyakit tersebut karena terbatasnya sarana kesehatan seperti jumlah tenaga medis yang terbatas karena hanya mampu melayani 50% penduduk Sulbar,” katanya di Mamuju, akhir pekan lalu. Di samping itu, kata dia, karena daerah Sulbar yang banyak terdapat rawa mengakibatkan penyebaran penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk yang menghuni rawa tersebut sangat menunjang penyakit itu mudah menyebar. Sehingga butuh antisipasi serius dari pemerintah untuk menekan penyebaran penyakit itu, khususnya Dinas Kesehatan pada tingkat kabupaten.

”Pemerintah menargetkan akan menurunkan angka penderita DBD di bawah 85 orang per tahun.Upaya ini dilakukan dengan menambah sarana pelayanan kesehatan, termasuk tenaga medis,”katanya. Untuk penyakit malaria di Sulbar, pemerintah mencatat sekitar 3% penduduk Sulbar menjadi penderita penyakit menular itu. Kendati demikian, lanjut dia, jumlah penderita penyakit malaria pada 2011 menurun dibandingkan 2007 yang lebih tinggi mencapai 6% dari total penduduk.

Menurut dia,jumlah masyarakat penderita malaria paling tinggi terdapat di Kabupaten Mamuju yang telah dikategorikan sebagai daerah zona merah penderita malaria.Se-mentara daerah dengan penderita malaria tertinggi kedua adalah Kabupaten Mamasa yang dikategorikan daerah dengan kategori zona kuning.

Daerah lainnya, yakni Kabupaten Polman dan Majene dikategorikan zona hijau penderita malaria karena daerah itu dianggap jumlah penderita malarianya masih wajar, Upaya mengantisipasi penyakit malaria di provinsi itu, kata dia, pemprov terus menggalakkan program kesehatan yang dicanangkan Pemerintah Pusat akan dimaksimalkan untuk dijalankan seperti program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Selain itu, lanjut dia, menjalankan program kesehatan berbasis komunitas dan pembangunan kesehatan berbasis masyarakat.

Abrasi Pantai Lemo Desa Mabonta,Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur (Lutim) saat ini mengancam pemukiman warga sekitar, namun pemerintah setempat baru akan mengatasinya tahun 2013 mendatang. Bupati Lutim Andi Hatta Marakarma menegaskan, kalau abrasi tidak ditangani secepatnya maka akan semakin meluas dan mengancam pemukiman warga, bahkan pantai Lemo akan hilang akibat abrasi. Dia menyebutkan, pada tahun 2013 mendatang,pihaknya akan mencoba menangani hal ini dengan mengalokasikan dana di APBD untuk membangun tanggul pemecah ombak, sehingga hempasan ombak besar tidak langsung menghantam pantai.

“Mudah-mudahan dengan pemecah ombak ini nantinya, abrasi pantai dapat diminimalisir, sehingga kondisi objek wisata ini akan kembali normal, dan bisa kembali ditata untuk dijadikan objek wisata bahari andalan di Luwu Timur,” katanya pada saat membuka lomba perahu tradisional ‘balabala’ di Pantai Lemo kemarin. Ketua DPRD Luwu Timur M Sarkawi A Hamid juga menyebutkan, kondisi abrasi di Pantai Lemo saat ini tidak bisa dibiarkan, tetapi harus ditanggulangi secepat sehingga abrasi tidak meluas dan merusak pemukiman warga.

Sarkawi merupakan sponsor utama dalam lomba perahu tradisional ‘balabala, di juga bertekad membangkitkan kembali pariwisata di daerah tersebut. Dia mengatakan, ada dua tujuan dari kegiatan lomba perahu tradisonal tersebut,selain untuk melestarikan keberadaan perahu tradisional yang masih digunakan nelayan, yang paling penting adalah bagaimana membangkitkan kembali obyek wisata Pantai Lemo yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan akibat tergerus abrasi pantai sepanjang tahun.

“Melalui kegiatan ini,Pantai Lemo diharapkan bisa kembali berjaya seperti tahun 90- an,ramai dikunjungi para wisatawan lokal maupun mancanagara,” katanya. Karena itu, pihaknya memberikan apresiasi kepada generasi muda yang tergabung dalam kelompok sadar wisata yang memiliki tekad membangkitkan wisata pantai ini.

Ketua Panitia Pelaksana Muhammad Abdi mengatakan, kegiatan tersebut untuk membangkitkan kembali objek wisata pantai Lemo yang lama tertidur,sehingga bisa kembali berjaya seperti tahun 90- an, apalagi lokasi perlombaan itu pernah menjadi juara Nasional P2WKSS tahun 1997. Kegiatan lomba ‘balabala’ yang pernah dikenal di mancanegara ini diharapkan bisa kembali lagi berjaya dan menjadi obyek wisata andalan di Kabupaten Luwu Timur,”katanya. Kegiatan itu juga diikuti oleh peserta dari luar Lutim seperti, dari Kabupaten Bone, Pangkep, Palopo, Lutra, dan Luwu. 

Dewan Pimpinan Daerah PDIP Bali resmi membuka pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur periode 2013-2018 mulai besok, 10 Juli 2012, hingga pekan depan, 24 Juli 2012. Akan dibuka besok mulai pukul 09.00-14.00 WITA. Saat itulah diberi kesempatan kepada semua pihak mengambil formulir bakal calon,” kata Ketua Panitia Penjaringan, I Wayan Sutena, di Kantor DPD PDIP Bali, Senin 9 Juli 2012.

Waktu pengembalian formulir bakal calon itu disediakan selama sepekan juga, mulai Rabu 25 Juli 2012 hingga Rabu 1 Agustus 2012. Selanjutnya tanggal 2-9 Agustus 2012 tim akan memverifikasi berkas para pendaftar, dan tanggal 10-13 Agustus 2012 tim menyampaikan hasil verifikasi itu kepada DPD dan DPP. Setelah itu, survei bakal calon, baru turun rekomendasi dari DPP. Hasil rekomendasi itu lantas diserahkan kepada DPD, juga diserahkan kepada calon untuk didaftarkan ke KPUD,” jelas Sutena.

Persyaratan khusus untuk kader berdasarkan pasal 5a SK 301A/Tab/DPP/V/2011 tanggal 13 Mei 2012, terang Sutena, untuk pimpinan DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota dilarang untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah kecuali jika melalui penugasan partai. "Anggota DPR dari PDIP dapil Bali juga tak bisa mencalonkan diri kecuali mendapat penugasan dari partai dan dipertimbangkan oleh partai,” kata Sutena.

PDIP, kata dia, membuka seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin menggunakan PDIP sebagai kendaraan politik untuk maju menjadi cagub. “Kami terbuka. Tak ada diskriminasi, tak ada pengkultusan. PDIP punya rakyat. Pendaftaran juga bisa dilakukan di DPP. Kami juga memberi kesempatan kepada cabang se-Bali untuk memberikan usulan maksimal dua bakal calon,” imbuh Sutena.

Meski Made Mangku Pastika, Gubernur Bali,  diusung melalui PDIP, tetapi Sutena memastikan jika mantan Kapolda Bali itu harus mendaftarkan diri ulang. PDIP juga tak bisa menjamin akan mengusung kembali Pastika dalam Pemilukada Bali meski yang bersangkutan meraih elektabilitas tinggi berdasarkan hasil sejumlah survei. Kami tidak berbicara orang per orang. Kami hanya menjalankan tahapan partai. Ikuti prosedur. Kalau Pastika mau kembali maju lewat PDIP, mekanismenya sama, ambil formulir,” kata Sutena.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini telah mengantongi dua pilihan trase atau rute Jembatan Selat Sunda. Masing masing rute tersebut adalah hasil survei awal dari Prof. Wiratman Wangsadinata yang membuat rute tersebut berdasarkan pra studi oleh Artha Graha dan satu lagi dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU.

"Trase JSS yang dibuat oleh Ditjen Bina Marga memiliki panjang total 28,8 kilometer, sedangkan hasil Wiratman panjangnya itu 28,4 Km," kata Wakil Menteri PU Hermanto Dardak ketika ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat 6 Juli 2012. .

Menurutnya Hermanto, selain adanya perbedaan panjang lokasi awal jembatan juga ada perbedaan antara dua versi rute jembatan ini. "Lokasi pilihan dari Wiratman terletak di belakang PT Asahimas Chemical, Anyer, Banten. Sedangkan masukan dari Ditjen Bina Marga, lokasinya berjarak sekitar 3 Km lebih ke selatan," jelasnya.

Dia menyatakan bahwa Kementerian PU masih akan mengkaji dua trase itu dan nantinya akan ditentukan mana rute yang terbaik untuk dipilih dalam membangun Jembatan Selat Sunda.

Hermanto mengungkapkan, dari kunjungannya ke daerah Banten,  bahwa hasil pra studi kelayakan JSS dari Wiratman menunjukkan trase yang relatif lurus tapi harus membangun dua bentang utama jembatan.

Hal ini, menurutnya, mengakibatkan penyerapan dana pembangunan yang lebih mahal daripada hasil Ditjen Bina Marga yang memperlihatkan trase yang lebih panjang tapi hanya menggunakan satu bentang utama.

Penggunaan satu trase, menurut Hermanto, bisa mengurangi biaya pembangunan jembatan.

Namun, untuk trase yang mana yang akan digunakan nanti, ia mengungkapkan bahwa kedua hasil ini hanya menjadi konsep dasar untuk tahap studi kelayakan (feasibility study) yang segera dilakukan.

"Bukan tidak mungkin, jika nantinya trase yang digunakan merupakan kolaborasi gabungan dari dua kajian tersebut," ujar Hermanto.

Desain studi yang dibuat PU, kata dia, juga bukan tanpa kelemahan. Sebab, desain studi awal Ditjen Bina Marga merencanakan dua patahan cukup tajam ketika mendekat ke sisi Sumatera. "Itu akan menyulitkan laju kereta api di jembatan tersebut," tuturnya.

Pemain baru di pasar low MPV (Multi Porpose Vehicle) Indonesia, Suzuki Ertiga dan Nissan Evalia mulai menembar ancaman kompetitor. Tidak lama setelah diluncurkan, keduanya sudah menjadi buruan calon konsumen. Itu dibuktikan dengan torehan penjualan yang tinggi. Bahkan, pada bulan Juni lalu, Ertiga langsung menjadi penyokong terbesar penjualan Suzuki. Mobil tujuh penumpang ini mampu terjual 4.403 unit, dari total penjualan 12.121 unit.

Berkat Ertiga juga Suzuki mengukuhkan total penjualan tertinggi sejak ada di Indonesia.  Membludaknya permintaan membuat produsen berlambang "S" ini menaikkan kapasitas produksi mobil yang menggunakan platform Swift. Saat ini kapasitas produksi Ertiga mencapai 4.500 sampai 5.000 unit dalam satu bulan. Dan rencananya di awal 2012 akan ditingkatkan menjadi 8.000 unit setiap bulannya. Lihat di sini untuk mengetahui spesifikasi detail Ertiga. Kesuksesan Ertiga juga diikuti oleh Evalia. Bungsu dari MPV Nissan yang baru diluncurkan awal Juni lalu, sudah mencatatkan angka pemesanan (booking order) 3.500 unit.

Situasi ini membuat Nissan percaya diri untuk mematok target penjualan 50.000 unit Evalia di tahun pertama. Adapun target total penjualan produk Nissan di akhir tahun meningkat dari 90.000 unit menjadi 100.000 unit. Nissan melepas Evalia dengan harga Rp145-185 juta. Harga terendah adalah tipe S, kemudian disusul SV manual dan SV matic yang masing-masing Rp162 juta dan Rp172 juta. Sedangkan tipe selanjutnya adalah XV manual yang dibandrol Rp175 juta, dan XV matic Rp185 juta.

Ancaman keduanya tidak membuat penguasa pasar low MPV, Toyota Avanza ketar-ketir. Dengan adanya perubahan desain pada akhir tahun lalu, mobil terpopuler di Tanah Air masih menjadi primadona konsumen. Pada bulan lalu, All New Toyota Avanza mampu terserap pasar sebanyak 17.061 unit. Jumlah ini semakin membuatnya sebagai raja low MPV Indonesia.

Para pemain PSMS Medan mendatangi Balaikota Medan karena belum dibayar oleh manajemen gaji mereka selama lima bulan. Kami tidak bermaksud berdemo.Tidak untuk membuat suasana lebih keruh, hanya bermaksud mendapatkan jalan yang terbaik mengenai gaji pemain bola yang belum dibayar," kata penjaga gawang PSMS, Eddy Kurnia dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Medan, Selasa.

Para pemain PSMS mendatangi Kantor Pemkot Medan dengan berjalan kaki dari mess Kebun Bunga yang berjarak sekitar 500 meter. Hampir semua pemain bola ikut dan hanya Zulkarnain dan Nastja Ceh yang tidak tampak dalam rombongan. Sesampai di halaman balaikota, tanpa menunggu lama, pemain dipersilahkan masuk dan diterima Asisten Kemasyarakatan Pemkot Medan Darussalam, Kadispora Medan Hanas Hasibuan, dan Zulhifzi Lubis Ketua KONI Medan.

Dalam pertemuan itu sejumlah pemain PSMS menyampaikan keluhan secara bergantian Kapten PSMS Sasa Zecevic yang pertama membuka pembicaraan dan menyampaikan keresahan rekan-rekannya. Ini spontan kami lakukan bukan terencana dari awal, kami beraudensi bukan berdemo" kata pemain asal Serbia itu.

Dia mengaku kecewa dengan para pengurus yang tidak mau bertemu dengan para pemain PSMS sesuai waktu yang dijanjikan. Merasa tidak ada kepastian, para pemain melakukan mogok latihan dan terakhir mendatangi balaikota. Pemain PSMS dari Negeria, Osas Marvelous Saha, menambahkan, akibat belum menerima gaji, para pemain saat ini merasa sangat kesulitan, bahkan terancam tidak bisa menyekolahkan anak di masa penerimaan siswa baru.

Dia dan rekan-rekan berharap Pemkot Medan bisa memberikan jalan keluar atas persoalan yang mereka hadapi."Karena ketua umum kami adalah wali kota, kami juga butuh jawaban," katanya. Ketua KONI Medan Zulhifzi Lubis yang dihubungi usai pertemuan tidak banyak memberi komentar. "Tunggulah dulu, KONI melihat perkembangan selanjutnya," katanya.

Sementara itu, Kadispora Medan Hanas Hasibuan juga mengaku menunggu perkembangan. Pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena dana APBD tidak bisa lagi digunakan untuk membiayai PSMS. Dia berharap pemain tetap bersabar karena sedang diupayakan untuk dicarikan solusi. "Mudah-mudahan selesai, bagaimana pun PSMS adalah milik bersama warga Medan," katanya.